Kegiatan MS Calang
Kalender
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengunjung
PENGUMUMAN
Kelulusan Administrasi Penerimaan Sopir
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)
pada Mahkamah Syar'iyah Calang Kelas II
Tahun Anggaran 2020.
- PEDOMAN KERJASAMA ANTARA PENGADILAN DENGAN BANK MITRA - Mahkamah Agung
- HAK CUTI HAKIM DAN APARATUR PERADILAN DALAM TATANAN NORMAL BARU - Mahkamah Agung
- Undangan Webinar Harmonisasi Kompilasi hukum ekonomi syari'ah - MS Aceh
- PEDOMAN, PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG SEMESTER I TAHUN 2020 - Mahkamah Agung
- Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP dan Publikasi Putusan Periode 26 Juni 2020 - Badilag
- KELENGKAPAN DATA DUKUNG PADA APLIKASI (SIPERMARI) - Mahkamah Agung
- Kunjungan perdana KMS Aceh ke MS Calang di masa new normal
- Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang Menghadiri Rapat Paripurna Ke-XIII DPRK Aceh Jaya
- MS Calang Kembali Mengikuti Virtual Meeting pembinaan dan Pengawasan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh Melalu Aplikasi Zoom
- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Bulan Mei 2020
- MS Calang Mengikuti Virtual Meeting Pembinaan dan Pengawasan MS Aceh
Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27)
Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :
- Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
- Mewujudkan peradilan yang efektif, efisisen, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.
- Awal Waktu Sholat: Perspektif Ulama Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki | Oleh : Dr. Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I, M.Ag. (22/6)
- Legislasi Hukum Islam Di Indonesia | Oleh: Rasyid Rizani, S.HI., M.HI (22/6)
- Eksekusi Khusus Putusan Perkara Perbankan Syari’ah Dan Jasa Keuangan Syari’ah | Oleh : Dr. Ahmad Mujahidin, SH., MH. (22/6)
- RESUME BUKU : Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik | Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H. (17/6)
- Menggagas Pencatatan Perkawinan Sebagai Syarat Sah Mutlak Perkawinan | Oleh : Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. (16/6)
- E Litigasi 9 Aplikasi DITJEN BADILAG
- Mengurai Problematika Eksekusi
- Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court
- Unjuk Prestasi dengan Akreditasi
- Potrer Reformasi Birokrasi di Peradilan Agama
- Hitam Putih Sengketa Wakaf
- Dinamika Hukum Waris di Indonesia
- Perlindungan Hak-Hak di Peradilan Agama
- Memperkuat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia
- Ada Apa dengan Access To Justice
- Seperempat Abad Undang-Undang Peradilan
|
Perkara Prodeo |
|
Perkara Jinayat |
|
Sidang Keliling |
