Kegiatan MS Calang
Kalender
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengunjung
Fokus MS Calang
BELUM ADA PENGUMUMAN MS CALANG
- Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP dan Publikasi Putusan Periode 18 September 2020, 25 September 2020, 02 Oktober 2020, 09 Oktober 2020 dan 16 Oktober 2020 | (20/10)~Badilag
- VERIFIKASI LAPORAN TRIWULAN III TA 2020 PADA APLIKASI e-MONEV VER. 3 BERDASARKAN PP 39/2006 | (7/10) ~ MARI
- Laporan Kinerja Satuan Kerja Triwulan III 2020 | (5/10) ~ MS Aceh
- BUKU PANDUAN WEBSITE INFORMASI SEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PERADILAN | (23/9)~MARI
- PEMBENTUKAN SATGAS COVID-19 DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA | (23/9)~MARI
- PEMBENTUKAN SATGAS MAHKAMAH AGUNG DAN STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 | (24/9)~MARI
- MS Calang Mengikuti Virtual Meeting “Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial”
- MS Calang Sosialisasi Penyusunan PKP
- Panitera MS Calang Mengikuti Pencanangan Pembangunan ZI di Kantor BPS Kabupaten Aceh Jaya
- PN Calang dan MS Calang: Peringatan HUT Dharmayukti Karini Ke XVIII Melalui Aplikasi Zoom Meeting
- Closing Meeting Asesement Internal APM MS Calang
- Silaturahmi Kepala BPS Kabupaten Aceh Jaya di MS Calang
- Bimtek Kepaniteraan MS Calang : Ketua MS Aceh harapkan aplikasi pelaporan perkara
- Penyusunan Anjab Dan ABK Kesekretariatan MS Calang Dalam Bimtek
Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27)
Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :
- Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
- Mewujudkan peradilan yang efektif, efisisen, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.
- Awal Waktu Sholat: Perspektif Ulama Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki | Oleh : Dr. Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I, M.Ag. (22/6)
- Legislasi Hukum Islam Di Indonesia | Oleh: Rasyid Rizani, S.HI., M.HI (22/6)
- Eksekusi Khusus Putusan Perkara Perbankan Syari’ah Dan Jasa Keuangan Syari’ah | Oleh : Dr. Ahmad Mujahidin, SH., MH. (22/6)
- RESUME BUKU : Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik | Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H. (17/6)
- Menggagas Pencatatan Perkawinan Sebagai Syarat Sah Mutlak Perkawinan | Oleh : Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. (16/6)
- Mewujudkan Zona Integritas di Peradilan Agama
- E Litigasi 9 Aplikasi DITJEN BADILAG
- Mengurai Problematika Eksekusi
- Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court
- Unjuk Prestasi dengan Akreditasi
- Potrer Reformasi Birokrasi di Peradilan Agama
- Hitam Putih Sengketa Wakaf
- Dinamika Hukum Waris di Indonesia
- Perlindungan Hak-Hak di Peradilan Agama
- Memperkuat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia
- Ada Apa dengan Access To Justice
|
Perkara Prodeo |
|
Perkara Jinayat |
|
Sidang Keliling |
