judul website 2020 1

 

 

Selamat Datang di Website resmi Mahkamah Syar'iyah Calang Kelas II - SELAMAT DATANG DI ZONA INTEGRITAS MAHKAMAH SYAR'IYAH CALANG| NO KORUPSI NO PUNGLI NO GRATIFIKASI
jadwal sidang1 penelusuran hitung biaya panjar pengaduan1234 ecourt DIREKTORI PUTUSAN MSCALANG Ggtn Mandiri

layanan skm

Kalender

Juni 2020
MSSRKJS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

11 Aplikasi Badilag

 

tidak ada pungli

Pengunjung


PENGUMUMAN

Kelulusan Administrasi Penerimaan Sopir

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

pada Mahkamah Syar'iyah Calang Kelas II

Tahun Anggaran 2020.

Selengkapnya Klik disini..

Maklumat Pelayanan MSCag1

 

ZI123

UPAYA HUKUM BIASA

  1. PERLAWANAN/ VERZET
Yaitu upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak Tergugat yang dikalahkan. Bagi Penggugat, terhadap putusan verstek ini dapat mengajukan banding.
  1. BANDING

Yaitu pengajuan perkara ke pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulangan, apabila para pihak tidak puas terhadap putusan tingkat pertama.
Berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan dalam UU No 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 15, dinyatakan :
Tenggang waktu permohonan banding :

  • 14 hari sejak putusan diucapkan, apabila waktu putusan diucapkan pihak Pemohon banding hadir sendiri dipersidangan.
  • 14 hari sejak putusan diberitahukan, apabila Pemohon banding tidak hadir pada saat putusan diucapkan di persidangan.
  • Jika perkara prodeo, terhitung 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan prodeo dari Pengadilan Tinggi kepada Pemohon banding.
Pengajuan permohonan banding disampaikan kepada Panitera pengadilan yang memutus perkara di tingkat pertama

Penyampaian memori banding adalah hak, bukan kewajiban hukum bagi Pemohon banding.
Satu bulan sejak dari tanggal permohonan banding, berkas perkara harus sudah dikirim ke Panitera Pengadilan Tinggi Agama (Pasal 11 ayat (2) UU No 20 Tahun 1947).

  1. KASASI

Pemeriksaan tingkat kasasi bukan pengadilan tingkat ketiga. Kewenangannya memeriksa dan mengadili perkara tidak meliputi seluruh perkara, bersifat sangat terbatas, dan hanya meliputi hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 30 UU No 14 Tahun 1985, yaitu terbatas sepanjang mengenai :

  • Memeriksa dan memutus tentang tidak berwenang atau melampaui batas wewenang Pengadilan tingkat bawah dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.
  • Memeriksa dan mengadili kesalahan penerapan atas pelanggaran hukum yang dilakukan pengadilan bawahan dalam memeriksa dan memutus perkara.
  • Memeriksa dan mengadili kelalaian tentang syarat-syarat yang wajib dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Tingkat kasasi tidak berwenang memeriksa seluruh perkara seperti kewenangan yang dimiliki peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, oleh karenanya peradilan tingkat kasasi tidak termasuk judex facti.


UPAYA HUKUM LUAR BIASA

  1. Derden Verzet/ Perlawanan Pihak Ketiga

Yaitu perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan yang merugikan pihaknya. Perlawanan ini ddiajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan itu dengan cara biasa. Apabila perlawanan dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang yang merugikan pihak ketiga.

  1. Peninjauan Kembali.

Yaitu pemeriksaan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Alasan diajukannya PK tertuang dalam Pasal 67 UU No 14 tahun 1985, yaitu :

  • Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipi muslihat yang diketahui setelah perkaranya diputus.
  • Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat bukti yang bersifat menetukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan (novum).
  • Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
  • Apabila antara pihak yang sama, mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain.
  • Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

prodeo

Perkara Prodeo

selengkapnya...

       

home step 4

Perkara Jinayat

selengkapnya...

       

384e0b3361d99d9c370b4037115324b9 flat vintage car icon by vexels

Sidang Keliling

selengkapnya...

Indonesian English French German Italian Portuguese Russian

Link Media

Istilah Hukum

PANITERA
seseorang yang bertugas mencatat dan mengurusi urusan/berkas-berkas persidangan perceraian

KETUA PA/MS
seseorang yang memimpin/mengepalai lembaga Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

KETUA MAJELIS
seseorang yang mengetuai para Hakim dalam suatu sidang

HAKIM ANGGOTA
seseorang hakim yang menjadi Hakim anggota dalam satu kelompok majelis

PENGGUGAT
seseorang (istri) yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama

TERGUGAT
seseorang (suami) yang digugat cerai di Pengadilan Agama

PEMOHON
seseorang (suami) yang mengajukan permohonan cerai talaq pada istrinya di Pengadilan Agama

TERMOHON
seseorang (istri) yang diajukan permohonan cerai talaq oleh suaminya

CERAI GUGAT
berkas/surat cerai yang diajukan oleh si istri kepada suaminya

CERAI TALAQ
berkas/surat permohonan suami utk mengucapkan talaq agar dapat bercerai dengan istrinya

JAWABAN
berkas/surat tanggapan dari si Tergugat (Termohon)

REPLIK
berkas/surat dari Penggugat (Pemohon) tentang tanggapan dari adanya Jawaban Tergugat (Termohon)

DUPLIK
berkas/surat dari Tergugat (Termohon) tentang tanggapan dari adanya Replik si Penggugat (Pemohon)

SIDANG SAKSI/PEMBUKTIAN
sidang dimana para pihak (Penggugat/Tergugat) memperlihatkan bukti-bukti dan membawa saksi-saksi untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam surat/berkas proses cerainya.

KESIMPULAN
berkas/surat dari para pihak untuk menyimpulkan surat-surat berkas-berkas yang telah diserahkan pada pengadilan.

PETITUM
permintaan yang diajukan oleh para pihak

HAK PEMELIHARAAN ANAK
adalah hak yang diperebutkan oleh para pihak untuk mendapatkan hak memelihara anaknya

HARTA GONO GINI
adalah harta yang dihasilkan selama masa perkawinan

NAFKAH IDAH
nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istrinya setelah bercerai, dimana nafkah itu diberikan selama masa idah setelah bercerai

MUT'AH
adalah pemberian (kado) terakhir dari mantan suami kepada mantan istrinya sebagai adanya akibat perceraian

NUSYUS
adalah keadaan dimana si suami atau istri meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri

SYIQAQ
adalah suatu alasan cerai yang disebabkan adanya perselisihan yang terus menerus atau adanya perbedaan prinsip yang sangat mendasar yang tidak mungkin disatukan/didamaikan kembali

VERSTEK
adalah putusan sidang tanpa sama sekali hadirnya si Tergugat (Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang walaupun sudah dipanggil dengan layak oleh pengadilan)

Bagaimana Pelayanan Informasi di Mahkamah Syar'iyah Calang
 
pollcode.com free polls

Jam Kerja Pelayanan

SENIN-KAMIS
08:00 - 16:30 WIB
JUM'AT
08:00 - 17:00 WIB
 
ISTIRAHAT
SENIN-KAMIS
12:45 - 13:45 WIB 
JUM'AT
12:00 - 13:45 WIB

tautan aplikasi

komdanas sikep abs Simponi2 SIRUP1 jdih
lpse EMONEV1 REKON 1 rka kl online1 Smart 1 perpus