Kegiatan MS Calang
Kalender
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengunjung
Fokus MS Calang
BELUM ADA PENGUMUMAN MS CALANG
- Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP dan Publikasi Putusan Periode 18 September 2020, 25 September 2020, 02 Oktober 2020, 09 Oktober 2020 dan 16 Oktober 2020 | (20/10)~Badilag
- VERIFIKASI LAPORAN TRIWULAN III TA 2020 PADA APLIKASI e-MONEV VER. 3 BERDASARKAN PP 39/2006 | (7/10) ~ MARI
- Laporan Kinerja Satuan Kerja Triwulan III 2020 | (5/10) ~ MS Aceh
- BUKU PANDUAN WEBSITE INFORMASI SEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PERADILAN | (23/9)~MARI
- PEMBENTUKAN SATGAS COVID-19 DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA | (23/9)~MARI
- PEMBENTUKAN SATGAS MAHKAMAH AGUNG DAN STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 | (24/9)~MARI
- MS Calang Mengikuti Virtual Meeting “Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial”
- MS Calang Sosialisasi Penyusunan PKP
- Panitera MS Calang Mengikuti Pencanangan Pembangunan ZI di Kantor BPS Kabupaten Aceh Jaya
- PN Calang dan MS Calang: Peringatan HUT Dharmayukti Karini Ke XVIII Melalui Aplikasi Zoom Meeting
- Closing Meeting Asesement Internal APM MS Calang
- Silaturahmi Kepala BPS Kabupaten Aceh Jaya di MS Calang
- Bimtek Kepaniteraan MS Calang : Ketua MS Aceh harapkan aplikasi pelaporan perkara
- Penyusunan Anjab Dan ABK Kesekretariatan MS Calang Dalam Bimtek
Berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
Pasal 69
Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
Pasal 70
Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2). Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.
Pasal 71
Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.
Pasal 72
Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.
Pasal 73
Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.
Pasal 74
Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses.
- Awal Waktu Sholat: Perspektif Ulama Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki | Oleh : Dr. Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I, M.Ag. (22/6)
- Legislasi Hukum Islam Di Indonesia | Oleh: Rasyid Rizani, S.HI., M.HI (22/6)
- Eksekusi Khusus Putusan Perkara Perbankan Syari’ah Dan Jasa Keuangan Syari’ah | Oleh : Dr. Ahmad Mujahidin, SH., MH. (22/6)
- RESUME BUKU : Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik | Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H. (17/6)
- Menggagas Pencatatan Perkawinan Sebagai Syarat Sah Mutlak Perkawinan | Oleh : Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. (16/6)
- Mewujudkan Zona Integritas di Peradilan Agama
- E Litigasi 9 Aplikasi DITJEN BADILAG
- Mengurai Problematika Eksekusi
- Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court
- Unjuk Prestasi dengan Akreditasi
- Potrer Reformasi Birokrasi di Peradilan Agama
- Hitam Putih Sengketa Wakaf
- Dinamika Hukum Waris di Indonesia
- Perlindungan Hak-Hak di Peradilan Agama
- Memperkuat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia
- Ada Apa dengan Access To Justice
|
Perkara Prodeo |
|
Perkara Jinayat |
|
Sidang Keliling |
